Arie Keong saat berbincang dengan wartawan di sebuah kedai kopi di kawasan Tigaraksa, Rabu (23/9).(Her/TMNIN)
TANGERANG | TIME LINE NEWS IDN– Kekosongan sejumlah jabatan struktural di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tangerang menjadi sorotan. Sejumlah posisi, khususnya jabatan eselon III seperti kepala bidang dan sekretaris pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Sorotan tersebut disampaikan oleh aktivis yang dikenal dengan sapaan Arie Keong saat berbincang dengan wartawan di sebuah kedai kopi di kawasan Tigaraksa, Rabu (23/9).
Menurut Arie, hingga saat ini belum terlihat adanya pengisian jabatan definitif yang menjadi kewenangan Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid. Ia menilai kondisi tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan.
“Masih banyak jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas. Padahal, sudah cukup lama belum ada penempatan pejabat definitif,” ujarnya.
Arie berpendapat keterlambatan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan definitif berpotensi memengaruhi efektivitas jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau satu pejabat harus merangkap beberapa tugas karena banyak jabatan kosong, tentu pelaksanaan program dan pelayanan publik bisa menjadi kurang maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, Arie mempertanyakan penyebab belum dilaksanakannya mutasi jabatan tersebut. Menurutnya, perlu ada penjelasan dari pemerintah apakah keterlambatan itu disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi syarat atau terdapat faktor lain dalam proses penentuan pejabat.
“Kalau memang karena kekurangan SDM tentu perlu dijelaskan. Namun jika bukan, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mendorong insan pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait lambatnya pengisian jabatan tersebut.
“Teman-teman media sebaiknya menanyakan langsung kepada BKPSDM maupun kepada Bupati sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan pejabat definitif,” tegasnya.
Di akhir perbincangan, Arie kembali mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang agar tidak menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun BKPSDM Kabupaten Tangerang terkait alasan belum dilaksanakannya pengisian sejumlah jabatan definitif tersebut.(Her)
