Edisin Marbun Sekjen SIP Apresiasi Sinergi di Sumut.(Foto/Ist)
Medan | TIME LINE NEWS IDN.com,— Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edi Marbun, mengapresiasi terselenggaranya kolaborasi ekonomi yang dinilai berjalan baik di Sumatera Utara (Sumut). Ia menegaskan, penguatan ekonomi daerah hanya dapat tercapai melalui kolaborasi dan sinergi lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, hingga pelaku usaha. Sabtu, (7/2/2026)
Hal tersebut sejalan dengan pandangan Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, SE, M.Si, yang menekankan bahwa stabilitas ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Kalau keamanan berantakan, ekonomi juga akan berantakan. Sebaliknya, ekonomi yang kuat akan menghadirkan stabilitas sosial,” ujar Arif Qaedy di sela Forum Diskusi bertema Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan, dan Situasi Kamtibmas di Sumatera Utara, Jumat (6/2), di Medan.
Forum diskusi tersebut diikuti sekitar 75 peserta, terdiri dari mahasiswa USU dan pelaku UMKM Kota Medan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI). Selain Arif Qaedy, kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Asim Saputra, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Arif Qaedy menegaskan bahwa menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan pengendalian harga. Menurutnya, penguatan struktur usaha lokal menjadi kunci agar masyarakat tetap produktif dan memiliki daya tahan (resiliensi) menghadapi tekanan ekonomi.
“Ekonomi daerah yang kuat merupakan prasyarat utama bagi stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, stabilitas ekonomi lokal berbanding lurus dengan stabilitas Kamtibmas. Lemahnya sektor usaha mikro, kata Arif, dapat memicu meningkatnya kerawanan sosial. Beberapa potensi gangguan stabilitas sosial antara lain tekanan ekonomi berkepanjangan yang memicu konflik sosial skala kecil, peningkatan kriminalitas berbasis ekonomi, serta ketegangan di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna menjamin kelancaran suplai dan produksi industri. Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama iklim usaha di Sumut saat ini masih tingginya biaya produksi, yang dinilai kurang menarik bagi investor dan pelaku usaha.
“Inflasi bisa dikendalikan ketika kondisi ekonomi kondusif. Untuk menciptakan ekonomi yang kondusif, tidak boleh ada pelaku usaha yang mengambil keuntungan berlebihan di tengah situasi ekonomi yang sulit,” ujar Asim.
Asim juga menyinggung kondisi pascabencana di wilayah Sumatera yang sempat mengganggu distribusi barang. Ia menyebutkan, inflasi di Kepulauan Nias sempat menyentuh angka 10 persen, namun pada Februari ini Sumut justru mengalami deflasi cukup dalam sekitar 0,75 persen.
“Ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam memasok komoditas yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di Kepulauan Nias, sudah kembali berjalan normal,” pungkasnya.(Lie)
