Paluta | Timelinenewsidn.com,-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Besar Forum Pemuda Peduli (PB-FPP) Padang Lawas Utara (Paluta) terlibat bentrokan dengan pihak keamanan saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Padang Lawas Utara. Aksi yang awalnya damai berubah menjadi ricuh saat mahasiswa berusaha menyampaikan tuntutan mereka terkait dugaan korupsi di tubuh Dinas PMD Paluta. Pada Selasa (26/6/2024)
Ketua PB-FPP, Sadar Putra Adi Guna, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan aparat keamanan yang dinilainya memprovokasi situasi. “Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami sebagai mahasiswa di depan kantor PMD Kabupaten Padang Lawas Utara,” ujarnya. “Namun, pihak keamanan justru mencoba memancing keributan. Tindakan mereka tidak mencerminkan peran sebagai pengayom masyarakat.”
Insiden bermula ketika para mahasiswa menduga Kepala Dinas PMD bersembunyi di dalam kantor untuk menghindari massa aksi. Ketika mahasiswa berusaha menjemput Kepala Dinas, mereka dihadang oleh pihak keamanan. Salah satu oknum keamanan dari Polsek Padang Bolak bahkan menarik tangan Sadar Putra Adi Guna untuk mengusirnya dari kantor PMD, yang memicu ketegangan di lokasi.
Dalam aksi ini, PB-FPP mengajukan beberapa tuntutan utama:
1. Meminta Kepala Dinas PMD Kabupaten Paluta agar tidak membiarkan kekeliruan terus terjadi di Pemerintah Desa Naga Seribu, terkait dugaan bahwa Pj Kades Nagaseribu berasal dari PMD Paluta.
2. Meminta Kepala Kejaksaan Negeri Paluta untuk memanggil dan memeriksa Sdr. Ferry Ferdiansyah, Pj Kades Nagaseribu, serta oknum lainnya terkait dugaan korupsi tahun anggaran 2023 dalam bentuk penggelembungan harga.
3. Menuntut Kejari Padang Lawas Utara untuk menindaklanjuti dan menegakkan hukum seadil-adilnya.
Sadar Putra Adi Guna juga menyoroti dugaan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 115.635.600,00 yang diduga tidak terealisasi dengan benar, sehingga merugikan masyarakat Desa Nagaseribu. “Kami menuntut transparansi dan keadilan. Dana pembangunan yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat justru diduga dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
PB-FPP berharap aksi ini dapat membuka mata pihak terkait untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik, serta menindak tegas para pelaku korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku.(Ags/Tim)
