Transparansi Dipertanyakan: Pembangunan Pagar SD 139/V Pematang Tambusai Diduga Sarat Kecurangan

Proyek pembangunan pagar SD 139/V di Kelurahan Pematang Tambusai, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, kini menjadi sorotan tajam.

banner 120x600

Pematang Tambusai | Timelinenewsidn.com,-Proyek pembangunan pagar SD 139/V di Kelurahan Pematang Tambusai, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, kini menjadi sorotan tajam. Papan informasi proyek yang tidak mencantumkan nominal biaya proyek menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Proyek ini didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2024 dan dikerjakan oleh CV. Nabila dengan pengawasan dari CV. Aksara Konsultan. Kamis (11/7/2024)

Ketidakterbukaan ini dinilai sebagai bentuk dugaan untuk menutupi informasi dari publik, mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi. Tim kontrol sosial dan jurnalis yang mengamati proyek ini mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang mungkin terjadi.

“Sangat aneh dan mencurigakan ketika sebuah proyek pemerintah yang menggunakan dana publik tidak mencantumkan nominal biaya. Ini adalah praktik yang tidak dapat diterima dan harus diusut tuntas,” ujar seorang jurnalis yang turut memantau proyek tersebut.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Pembangunan infrastruktur sekolah memang penting, namun tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan transparansi. Ini adalah uang rakyat, dan rakyat berhak tahu bagaimana dana tersebut digunakan.”

Praktik semacam ini, yang sering terjadi di wilayah-wilayah dengan pengawasan lemah, membuka peluang bagi para kontraktor yang ingin meraup untung besar dengan cara-cara curang. Ketidakhadiran rincian biaya proyek pada papan informasi adalah indikasi jelas adanya dugaan mark up anggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Tindakan tegas dari pemerintah daerah dan lembaga pengawas sangat diperlukan untuk menindaklanjuti kasus ini. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pelaksana proyek akan terus menurun. Sudah saatnya praktik-praktik tidak transparan seperti ini dihentikan demi kepentingan bersama dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

“Pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan segera mengusut tuntas proyek ini. Jika tidak, kita hanya akan melihat lebih banyak kasus serupa di masa mendatang,” tutup seorang aktivis sosial setempat.

Sementara itu, baik pihak sekolah, konsultan pengawas dan pelaksana pekerjaan hingga berita di publikasikan, belum bisa tersambung, guna menggali informasi lebih lanjut. (Sahroni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *