Foto : Kemenko Polhukam Perkuat Integritas. (TimelineNewsIDN/Ist)
Jakarta | TimelineNewsIDN.com,-Kemenko Polhukam -Dalam rangka memperkuat sistem keamanan maritim nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan (Asdep Bidkoor Doktrin dan Strahan) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kamis (31/07/2025)
Rapat yang dipimpin oleh Brigjen TNI Parwito tersebut membahas penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Menko Polhukam terkait peningkatan pengawasan, pemeliharaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, termasuk Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan kawasan strategis Choke Point.
“Rakor ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menko Polhukam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, bahwa pengawasan dan pengamanan kawasan perairan strategis merupakan bagian dari kegiatan prioritas nasional dalam mendukung Program Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi, sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029,” ujar Brigjen Parwito.
Kawasan Strategis, Tantangan Semakin Kompleks
Dalam rakor tersebut, 14 kementerian/ lembaga hadir menyampaikan laporan terkini, capaian, serta tantangan dalam menjaga keamanan laut. Sejumlah catatan penting yang diangkat antara lain:
Kementerian Pertahanan memaparkan upaya peningkatan alutsista dan kualitas SDM pertahanan.
Kementerian Luar Negeri menyoroti diplomasi maritim dan penindakan terhadap kapal negara maupun non-negara pelanggar hukum.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan efektivitas patroli laut yang berkontribusi terhadap penurunan aktivitas ilegal kapal asing.
TNI AL dan Bakamla menyoroti keterbatasan infrastruktur, logistik, dan perlunya sinergi lintas sektor dalam perencanaan serta peningkatan kapasitas pengawasan laut.
Perwakilan lainnya dari Sekretariat Negara, Polairud, Kapuskodal, hingga TNI AU, juga mendorong penyusunan strategi keamanan maritim nasional yang lebih komprehensif dan pengintegrasian jadwal patroli antarkementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
Langkah Strategis dan Rekomendasi Rakor
Rakor menyepakati bahwa operasi pengamanan laut harus tetap dilanjutkan karena terbukti efektif dalam menekan aktivitas ilegal di perairan nasional. Namun, diperlukan sejumlah langkah korektif dan strategis:
1. Evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan dan perawatan alutsista, agar lebih efisien, adaptif, dan sesuai kebutuhan aktual.
2. Peninjauan ulang kebijakan penganggaran sektor keamanan laut, agar lebih proporsional terhadap tantangan yang dihadapi di lapangan.
3. Penyusunan dan penerapan SOP patroli terpadu antar-K/L, pemetaan ulang Responsible Operation (RO), serta sinkronisasi alokasi anggaran DIPA, guna menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas pengamanan laut nasional.
4. Penguatan sistem informasi dan interoperabilitas data lintas sektor, untuk mendukung respons cepat terhadap ancaman dan pelanggaran hukum di laut.
Komitmen Kemenko Polhukam: Jaga Laut, Jaga Kedaulatan
Kemenko Polhukam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga guna memastikan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan laut Indonesia, selaras dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.(Red)
