Foto : Dialog Publik KAMMI Sumut.(Ist/Timelinenewsidn/Tim/dokpri/liputan)
Medan | Timelinenewsidn.com,- Demokrasi di Indonesia saat ini dinilai sebagai demokrasi milik para elite. Meski demokrasi tetap ada, sebagian besar dinikmati kalangan elite, begitu pula dengan politik di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Politik UINSU, Dr. Faisal Riza, MA, dalam paparannya pada Dialog Publik Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara, Sabtu (26/4) di Rumoh Kupi, Jalan Gajah Mada, Medan.
“Proses demokrasi di Indonesia ada yang menyebut sudah setengah otoriter. Namun, para akademisi belum benar-benar menyatakan demokrasi kita hancur. Demokrasi tetap ada, tetapi kini hanya setengahnya yang milik rakyat, selebihnya dikendalikan elite. Politik pun sama,” jelas Faisal.
Selain Dr. Faisal Riza, hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut, antara lain Praktisi dan Pengamat Hukum Irwansyah, SH, MH; Praktisi Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd; serta Kabid Kebijakan Publik (KP) KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, SH.
Faisal menambahkan, atraksi politik para elite saat ini cenderung bising dan tidak terorkestrasi dengan baik. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus mengontrol “akrobat politik” yang dipertontonkan elite.
Sementara itu, Pengamat Hukum Irwansyah, SH, MH mengungkapkan bahwa hukum tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses politik. Ia menyoroti bahwa dalam praktiknya, hukum dan etika kerap diabaikan, sehingga terjadi penyimpangan dari tujuan hukum yang seharusnya menjunjung kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
“Budaya hukum kita masih rendah dan lebih berorientasi pada kekuasaan daripada keadilan publik,” beber Irwansyah.
Di sisi lain, Praktisi Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd, mengkritisi kualitas pendidikan di Indonesia. Ia mencatat bahwa sekitar 26 persen fasilitas pendidikan masih perlu diperbaiki, sementara perhatian terhadap kualitas tenaga pendidik juga masih kurang.
“Saat ini pemerintah fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran besar. Namun, masih banyak sektor, termasuk pendidikan, yang membutuhkan perhatian serius,” ungkap Putra.
Ia juga menilai perubahan kurikulum yang terlalu sering justru merugikan peserta didik. “Kurikulum Merdeka belum menunjukkan dampak signifikan. Kurikulum berubah-ubah, namun kualitas pendidikan tetap jalan di tempat,” tambahnya.
Kabid Kebijakan Publik KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, SH, dalam paparannya menyoroti komunikasi politik Presiden Prabowo dengan kabinetnya yang dinilai belum optimal. Ia mengajak semua pihak untuk terus mengkritisi dan mengawal jalannya pemerintahan agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya, Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, SS dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, pihaknya sempat memberikan apresiasi. Namun, di momentum 6 bulan ini, KAMMI ingin melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap program-program yang berjalan, termasuk MBG dan efisiensi anggaran di berbagai sektor, khususnya pendidikan.
“Kita harus turut mengawal efisiensi anggaran dan memperhatikan sektor ekonomi serta kondisi demokrasi yang saat ini mengalami penurunan,” tandas Wira.(Tim)
