Foto : Menteri Investasi Rosan Roeslani. (TimelineNewsIDN/Ist)
Jakarta | Timelinenewsidn.com,-30 Juli 2025 —Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima laporan langsung dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, dalam pertemuan strategis bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis (31/07)
Salah satu agenda utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan inisiatif strategis Indonesia terkait rencana kepemilikan lahan di Mekkah, Arab Saudi—kebijakan bersejarah yang menandai era baru dalam regulasi kepemilikan properti di kota suci tersebut.
“Sebenarnya ini lebih kepada updating kepada Bapak Presiden mengenai sejumlah inisiatif strategis, salah satunya adalah progres pembelian tanah di Mekkah melalui proses yang dikoordinasikan oleh Royal Commission of Mekkah,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.
Tanah Freehold untuk Pihak Asing di Mekkah, Terobosan Bersejarah. Rosan menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya mengubah regulasi yang memperbolehkan pihak asing memiliki tanah dengan status freehold (hak milik) di Mekkah. Regulasi baru ini akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026.
“Undang-undangnya telah diubah. Untuk pertama kalinya, pihak asing diizinkan memiliki tanah dengan status hak milik di Mekkah. Ini benar-benar terobosan besar,” kata Rosan.
Terkait lokasi, disebutkan bahwa terdapat delapan plot tanah yang ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram.“Ada yang hanya 1 kilometer dari Masjidil Haram, ada yang 2 kilometer, bahkan ada yang menempel langsung. Kita akan mengikuti seluruh prosedur dan mekanismenya,” imbuhnya.
Permintaan Langsung dari Presiden, Tanpa Barter Kebijakan. Menurut Rosan, inisiatif pembelian tanah di Mekkah merupakan hasil konkret dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
“Ini murni hasil permintaan langsung Bapak Presiden kepada Crown Prince MBS, dan telah disetujui tanpa persyaratan khusus atau barter kebijakan,” tegas Rosan.
Pemerintah Arab Saudi juga meminta Indonesia untuk mengajukan desain dan infrastruktur proyek tersebut paling lambat Oktober 2025. Proyek ini akan dipimpin oleh perusahaan Indonesia, Danantara, yang ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium.
Luas dan Harga Variatif, Proyek Dipastikan Tidak Ganggu Penduduk. Mengenai harga dan luas tanah, Rosan mengungkapkan bahwa setiap plot memiliki karakteristik berbeda, dengan ukuran antara 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare. Semakin besar luas lahan, umumnya jaraknya sedikit lebih jauh dari pusat Masjidil Haram.“Soal pembebasan dan relokasi lahan yang saat ini masih ditempati warga, itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Arab Saudi,” tambahnya.
Proyek Mulia untuk Kemashlahatan Haji dan Umroh. Rosan menutup pernyataannya dengan harapan besar agar proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar, khususnya bagi umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji dan umrah.
“Ini adalah proyek mulia yang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar proses ini berjalan sukses dan membawa asas manfaat sebesar-besarnya,” tutup Rosan.(Red)
