Oleh Cak Ta’in Komari SS Jurnalis Freelance Dan Mantan Dosen Unrika Batam
Batam (Kepri) | Timelinenewsidn.com,-Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri tidak semenarik Pemilihan Walikota (Pilwako) Batam tahun 2024 ini, meski semua kabupaten kota se-Indonesia juga bakal menggelar pilkada secara serentak 27 November 2024. Pilwako Batam paling seksi se-Kepri, di mana dinamika politik paling menarik perhatian publik. Kamis (24/7/2024)
Dinamika Batam semakin tidak menarik melihat arah dukungan parpol yang mayoritas diberikan kepada Amsakar Ahmad – Li Claudia Chandra. Praktis partai besar tinggal PDIP dan PKS yang bisa saja ikut2an memberikan dukungan ke Amsakar-LCC. Sementara Marlin Agustina melalui sang suami Muhammad Rudi akan terus bergerilya atau akhirnya menyerah untuk tak nyalon Walikota Batam. Untuk itu kita hanya bisa menunggu kabar kejutan kalau ada.
Kita bahas Kepri. Provinsi Kepulauan ini sudah berumur 20 tahunan. Sudah mau melampaui 4 periode kepemimpinan. Periade pertama diawali oleh pasangan Ismeth Abdullah – Muhammad Sani 2006-2011. Periode kedua 2011-2016 dilanjutkan Muhammad Sani – Muhammad Soerya Respationo Berlanjut ke periode ketiga 2016-2022 oleh Muhammad Sani – Nurdin Basirun – Isdianto. Periode berjalan 2021-2024 dipimpin Ansar Ahmad – Marlin Agustina.
Anehnya belum pernah terjadi dua periode kepemimpinan berturut-turut. Periode pertama dan ketiga gubernurnya bermasalah hukum. Kebetulan keduanya ditangkap KPK saat menjabat. Menjadi pertanyaan, apakah Ansar Ahmad mampu memecahkan rekor untuk pertama menjadi Gubernur Kepri dua periode, sebagai in-cumbent Pilgub Kepri 2024-2029. Mengingat Ansar kali ini mendapat lawan politik yang juga kuat dalam segala aspek, yakni Muhammad Rudi, sang Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam saat ini.
Mengingat juga Ansar bukan tidak punya penyakit yang bisa mengantarkan dirinya menjadi tahanan KPK. Kasus dugaan korupsi DJPL (Dana Jaminan Pengembalian Lingkungan) pasca tambang di Bintan periode 2010-2016 masa kepemimpinan menjadi Bupati Bintan sedang mengendap di KPK. Untung masih ada yang mampu menolongnya meski bukan menghilangkan kasusnya.
Ketika kita membahas Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi, maka sesungguhnya bisa dilihat dari kinerja dan prestasinya. Karena dua-duanya sedang menjabat sebagai kepala daerah. Selama 4 periode kepemimpinan Kepri itu, hanya diperiode pertama yang APBD mengalami lonjakan dari Rp. 1,5 triliun menjadi Rp. 3 triliun. setelah itu praktis hanya berkisar Rp. 4 triliun. Itupun jika dilihat PAD terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBN-KB dan BBM-KB yang angkanya bisa mencapai Rp. 1,5 triliun lebih. Pendapatan yang bergerak sendiri seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tentu menjadi pertanyaan ketika kita sampaikan Kepri Butuh Lebih dari Ansar dan Rudi. Karena kita mencoba mencari figur ideal supaya Kepri benar-benar bisa maju sebagai kawasan terdepan yang berbatasan dengan luar negeri. Secara umum kedua figur tidak banyak memberikan kontribusi kemajuan berarti buat daerah masing-masing, karena keduanya masih sebatas bisa menghabiskan anggaran bukan meningkatkan.
Ada yang pernah bertanya. Emang tugas kepala daerah untuk menciptakan dan mencari duit. Ya iyalah. Kalau hanya untuk menghabiskan anggaran, kasih saja sama anak lulusan SD juga bisa, apalagi hanya urusannya membangun infrastruktur fisik. Salah satu tugas kepala daerah adalah meningkatkan pendapatan daerah dengan menggerakkan ekonomi secara komprehensif. Investasi meningkat, pengangguran terserap tenaga kerja, UMKM dan kaki lima bergerak, bisnis berjalan, dan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dari mana pendapatan pemerintah. Pajak dan retribusi, baik itu melalui pusat maupun daerah sendiri. Jika benar ada bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam. Beberapa daerah yang mendapat DBH pengelolaan SDA, memiliki APBD yang cukup fantastis. Provinsi Aceh, Riau, Papua dan lebih spesifik ke pemerintah kabupaten, seperti Bojonegoro dan lainnya. Kepri memiliki SDA dari sektor tambang bauksit, pasir kuarsa dan timah, namun sedang tidak ada eksplorasi. Begitu juga tambang migas di perairan Natuna yang dikelola ConocoPhillips, tapi tidak banyak memberikan kontribusi terhadap besaran APBD baik bagi Natuna maupun Provinsi Kepri.
Membahas Ansar dan Rudi, dengan melepaskan segala potensi masalah hukum, akibat kesalahan masa lalu, tentu membandingkan kinerja keduanya saat memimpin. Terpenting melihat komitmen terhadap janji politik dan aspiratif terhadap tuntutan masyarakat. Tulisan ini mungkin akan berjilid-jilid yang akan kami sampaikan apa adanya. Tentu berdasarkan perspektif penulis dan setiap orang berhak punya pandangan berbeda. Tentu penilaian yang dilandaskan pada realitas dan kewarasan logika.(Red)
Sumber : Sosial Media Tan Komeni.
