Oleh : Cak Ta’in Komari SS, Jurnalis Freelance dan Mantan Dosen Unrika Batam.
Batam (Kepri) | Timelinenewsidn.com,-Pemimpin itu pantas dipilih kembali atau tidak, bisa dilihat dari rekam jejaknya. Bagaimana kinerja dan kebijakan yang sudah dibuatnya selama memimpin? Dilihat apakah dia taat azas, amanah, dan bertanggung jawab atas jabatannya atau tidak? Atau lebih mengedepankan sikap dan politisasi semua kebijakan demi jabatan dan upaya melanggengkan kekuasaan?. Kamis (24/7/2024)
Ansar sudah memimpin Provinsi Kepri satu periode 2020-2024. Mari kita telusuri jejak rekamnya. Sejak awal memimpin, Ansar paling sering mendatangkan pejabat pusat ke daerah. Hampir setiap bulan ada saja pejabat sekelas menteri yang hadir ke Kepri, bahkan Presiden RI tercatat turut hadir beberapa kali.
Pertanyaan efek apa yang dibawa dari kunjungan para menteri tersebut? Kenaikan alokasi anggaran sehingga APBD Kepri naik fantastis? Faktanya tidak. Dieksekusinya Mega proyek untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan dan dimasukkan dalam PSN? Faktanya tidak. Hingga saat ini, jembatan Babin masih sebatas mimpi, meski Pemprov. Kepri memaksakan diri telah menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan miliar untuk pembebasan lahan dan acara ground breaking.
Lupakan hilir mudiknya pejabat pusat ke Kepri yang tidak memberikan banyak manfaat itu, kecuali seremoni bahkan menghabiskan anggaran daerah. Terkait janji politik memberikan kendaraan sepeda motor kepada RT-RW se-Kepri yang tidak diwujudkan hingga saat ini. Tidak ada penjelasan secara detail kendalanya, apakah pada aturan atau anggaran. Sayangnya, gubernur tidak pernah meminta maaf atas janji yang tidak bisa ditepati tersebut.
Menilik proyek infrastruktur yang telah dilaksanakan Pemprov. Kepri yang terkesan asal-asalan bahkan ada yang terbengkalai. Pembangunan pedestarian jalan Bandara RHF Tanjungpinang yang menelan anggaran hampir Rp. 40 miliar. Konsep yang salah kaprah sebab disediakan taman bermain, sementara jalan akses ke bandara mestinya bebas hambatan. Belum lagi dugaan mark-up harga proyeknya. Proyek BLK di Tanjungbalai Karimun bernilai miliaran tapi terbengkalai. Begitu juga ditemukannya proyek provinsi untuk pembangunan jembatan di Kabupaten Lingga. Itu belum lagi temuan proyek pelabuhan yang tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Coba juga kita lihat bagaimana wajah rumah sakit provinsi, sudah representatif kah? Pertanyaannya sederhana, apakah sebelum memutuskan proyek dilaksanakan tidak didahului dengan studi kelayakan dan penyusunan DED?
Kesalahan fantastis terjadi ketika Disdik Provinsi Kepri melaksanakan anggaran pembangunan infrastruktur SMK-SMA Negeri yang pelaksananya oleh Komite Sekolah. Proyek infrastruktur sekolah itu bukan padat karya, Komite Sekolah juga bukan badan hukum usaha dan anggaran yang digunakan bukan berasal dari sumbangan wali murid. Itu terjadi pada tahun anggaran 2022-2023 lalu. Anggarannya cukup fantastis, total mencapai Rp. 118 miliar.
Bukan sampai di situ, Ansar juga tak jarang mempolitisasi kebijakan dan tindakan. Seringnya hadir di sekolah-sekolah, meski janji SPP gratis di awal jabatan baru akan dilaksanakan mulai Juli tahun ini, memasuki tahun politik, dan bisa jadi alat kampanye politiknya. Memberikan insentif untuk RT-RW yang mengakibatkan doble penerimaan insentif. Lagian secara tupoksi bukan kewenangan Pemprov. Apalagi SK RT-RW yang menandatangani Kepala Daerah Bupati dan Walikota.
Ansar juga menampung pasukan timses saat pilkada sebelumnya menjadi Staf Khusus atau Tim Khusus Gubernur. Padahal sudah beberapa kali ditegur BPK dan tidak ada landasan aturan untuk itu. Dalam melaksanakan tugas, Gubernur dibantu Sekda, para asisten dan kepala dinas, dan dibantu staf ahli yang berpengalaman dengan golongan terendah eselon II ASN. Apa yang kurang sebenarnya? Toh timsus itu juga tidak menunjukkan dan memberikan kontribusi, termasuk tidak ada rekam laporan kinerja. Akibatnya, pejabat Pemprov harus ngakal-ngakali anggaran untuk mengakomodir gaji para anggota timsus tersebut.
Sebagai gubernur, Ansar dinilai banyak kalangan sebagai pejabat yang paling sulit dihubungi. Kurang komunikatif, kecuali dengan kelompoknya sendiri dan kepentingan politiknya. Hal itu diakui berbeda dengan gubernur-gubernur sebelumnya, Ismeth Abdullah, Muhammad Sani, maupun Nurdin Basirun. Ya kalau dihubungi saja sulit, bagaimana bakal aspiratif dan mau menerima masukan dari pihak-pihak lain.
Ada satu kesalahan fatal yang dilakukan Ansar, yakni ketika melepaskan tanggung jawab seluruh jalan provinsi di Kota Batam. Tidak tahu, siapa yang memberikan ide atau gagasan ‘gila’ itu. Untuk bagian ini akan kami bahas panjang lebar dan lebih detail lagi. Sebab dari satu keputusan dan kebijakan ini berimplikasi sangat luas. *
