Ketua DPC LSM Gempur Kota Medan Irmanda, SH, saat bincang bersama di salah satu caffe kota Medan. (foto/Ist/Timelinnewsidn)
Medan | Timelinnewsidn.com- Polemik pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) 9 Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, kembali memanas setelah muncul dugaan intervensi politik oleh salah satu anggota DPRD Kota Medan.
Ketua DPC LSM Gempur Kota Medan, Irmanda, SH, menilai keterlibatan anggota DPRD Dapil III dari PDIP, Paul Mei Anton Simanjuntak, dalam kisruh pemilihan Kepling adalah bentuk penyalahgunaan wewenang. Ia menyebut tindakan itu sebagai bukti ketidakpahaman terhadap tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.
“Seharusnya anggota dewan menjadi penyalur aspirasi masyarakat, bukan malah berpihak dan memicu perpecahan,” ujar Irmanda saat ditemui di sela kegiatan “Ngopi Bareng” bersama rekan media, Sabtu (12/4/2025).
Dugaan Spanduk Hoaks dan Desakan Pemanggilan. Sumber polemik ini muncul usai beredarnya spanduk bernada negatif terhadap Kepling terpilih, Joni Iskandar Panjaitan. Spanduk yang diduga hoaks tersebut disebut berasal dari kelompok pendukung Kepling petahana yang mendapat dukungan politis dari oknum DPRD.
LSM Gempur pun mendesak Badan Kehormatan DPRD (BKD) Kota Medan untuk segera memanggil Paul Mei Anton Simanjuntak dan meminta klarifikasi atas dugaan tersebut. Hingga artikel ini dipublikasikan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi.
Warga Mayoritas Dukung Kepling Terpilih. Tokoh masyarakat setempat, Irmanda, juga angkat suara. Ia menyebut dukungan terhadap Kepling terpilih, Joni Iskandar Panjaitan, telah mencapai lebih dari 70 persen Kepala Keluarga (KK) di lingkungan tersebut.
“Jelas ini memenuhi syarat sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21. Jadi, sudah sepatutnya Kepling yang terpilih dihormati dan didukung,” ujarnya.
Warga Nilai Kepling Lama Tidak Produktif. Sejumlah warga, termasuk Nasution, menyampaikan kekecewaannya terhadap Kepling sebelumnya yang dinilai tidak membawa manfaat selama 18 tahun menjabat.
“Selama ini hanya mementingkan kelompoknya saja. Kami ingin perubahan, dan itu ada pada sosok Joni,” ucap Nasution.
Joni Panjaitan diketahui memiliki latar belakang di bidang kesehatan dan didukung dua organisasi besar: STM Siroha dari kalangan Nasrani dan STM Serikat Amal Baik dari kalangan Muslim.
Pemerintah Kota Diminta Netral. Di sisi lain, calon yang didukung petahana, Sdr. Parapat, dinilai kurang aktif di masyarakat dan hanya muncul menjelang pemilihan. Akibat konflik yang tak kunjung reda, warga kini terbelah menjadi dua kubu dan situasi dinilai semakin tidak kondusif.
Pemerintah Kota Medan pun diminta hadir untuk menyatukan kembali warga.
“Kami berharap Wali Kota Medan bersikap tegas dan adil. Jangan sampai demokrasi di tingkat lingkungan dirusak oleh kepentingan segelintir pihak,” tutup Irmanda.(Red/Tim)
