MEDAN, TIMELINENEWSIDN.com – Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Sumatera menggerebek lokasi yang diduga menjadi markas penyelundupan satwa liar di kawasan Medan Deli, Sumatera Utara. Selasa (3/11/2026)
Dalam operasi tersebut, petugas menyita sebanyak 101 ekor burung cica daun atau cucak hijau Sumatera yang diduga berasal dari hasil perburuan liar di kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
Pengungkapan kasus ini kembali menyoroti maraknya perdagangan ilegal satwa liar yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, khususnya di kawasan hutan Sumatera.
Informasi penggerebekan tersebut turut diunggah melalui akun Threads Mongabay Indonesia.
Namun, perhatian publik juga tertuju pada sosok berinisial AS yang disebut masih buron. Berdasarkan informasi dalam unggahan tersebut, AS telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak perkara penyelundupan satwa asal Afrika pada 2022 di Riau.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya FLIGHT Indonesia dan Forum Investigator Zoo Indonesia, turut menyampaikan kecaman dan mendesak aparat penegak hukum agar mengusut tuntas perkara tersebut.
Mereka menyoroti belum tertangkapnya sosok yang disebut sebagai pelaku utama dan mendorong kepolisian bersama Gakkumhut untuk memperkuat koordinasi dalam proses pencarian serta penegakan hukum.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa perdagangan satwa liar bukan sekadar persoalan perpindahan hewan dari satu tempat ke tempat lain. Aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta mempercepat tekanan terhadap populasi satwa di habitat alaminya.
Keberhasilan penyitaan 101 ekor burung tersebut perlu diikuti dengan penelusuran jaringan perdagangan, pengungkapan asal-usul satwa, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Perlindungan satwa liar membutuhkan penegakan hukum yang konsisten. Tidak cukup hanya menyita satwa, tetapi juga harus membongkar jaringan perdagangan hingga ke aktor yang diduga berada di balik aktivitas ilegal tersebut.
Sumber: Unggahan Threads Mongabay Indonesia. Informasi mengenai status DPO dan tanggapan organisasi masyarakat sipil perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait.*)
