MEDAN | TIMELINENEWSIDN.com,-Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, memimpin aksi penyampaian aspirasi gabungan organisasi relawan Prabowo dan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Utara di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, Edison Marbun bersama sejumlah perwakilan organisasi relawan menyampaikan pernyataan sikap dan dukungan kepada Polri agar mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Edison menegaskan, perkara dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus diungkap secara transparan, termasuk menelusuri siapa aktor intelektual, apa motif di balik peristiwa tersebut, serta kepada siapa informasi hasil penyadapan diduga disalurkan.
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian relawan terhadap keamanan kepala negara, perlindungan privasi, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perkara tersebut menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Edison Marbun: Polri Harus Ungkap Aktor Intelektual
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Mapolda Sumut, Edison Marbun bersama elemen relawan meminta Mabes Polri bekerja profesional, transparan, dan berkeadilan dalam menangani perkara tersebut.
Menurutnya, pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pihak-pihak yang diduga terlibat secara langsung. Penyidik juga perlu mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual dan pihak yang diduga menjadi penerima informasi hasil penyadapan.
Massa juga mempertanyakan motif penggunaan perangkat penyadapan serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap teknologi tersebut.
Soroti Dugaan Keterlibatan Intelijen Asing
Dalam kesempatan yang sama, Thomas J. Tarigan turut menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan adanya operasi intelijen asing yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tersebut.
“Kita patut menduga bahwa ada operasi intelijen asing di sini. Alat-alat itu diduga didapatkan secara ilegal dan digunakan untuk menyadap petinggi negara,” ungkap Thomas kepada wartawan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya kepentingan elite politik nasional di balik perkara tersebut.
Menurut Thomas, pengungkapan motif dan pihak yang diduga memanfaatkan informasi penyadapan penting untuk memastikan persoalan tersebut tidak mengancam keamanan nasional.
Dugaan mengenai keterlibatan intelijen asing maupun kepentingan politik tertentu tersebut masih memerlukan pembuktian dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
Sepuluh Poin Pernyataan Sikap
Melalui pernyataan sikap bersama, Edison Marbun dan gabungan elemen relawan menyampaikan sepuluh tuntutan kepada Mabes Polri dan pemerintah:
1. Mendukung Mabes Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
2. Meminta pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal.
3. Mendesak Polri bekerja profesional, transparan, dan berkeadilan.
4. Meminta Kapolri mengevaluasi seluruh jajaran kepolisian.
5. Meminta perlindungan hak privasi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meminta sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
7. Meminta perlindungan terhadap aktivis dan insan pers dari penyadapan ilegal maupun spionase yang melanggar hukum.
8. Meminta perlindungan hak demokratis masyarakat dan menjamin netralitas Polri dari kepentingan politik kelompok tertentu.
9. Menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
10. Mendesak pemerintah membenahi pengawasan terhadap institusi yang memiliki perangkat penyadapan.
Jaga Presiden, Jaga Kedaulatan Negara
Edison Marbun bersama elemen relawan menegaskan bahwa menjaga Presiden dan menjaga negara bukan berarti menempatkan siapa pun di atas hukum.
Justru, penegakan hukum yang objektif, adil, dan transparan merupakan fondasi penting dalam menjaga kehormatan negara serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Mereka berharap aspirasi yang disampaikan kepada Polda Sumut dapat diterima dan diteruskan kepada Mabes Polri serta pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Ungkap faktanya! Buktikan kebenarannya! Usut tuntas jika terbukti ada pelanggaran hukum! Jaga Presiden, jaga kedaulatan negara, junjung tinggi supremasi hukum!” demikian seruan dalam pernyataan sikap tersebut.
Aksi ini melibatkan perwakilan Satgas Inti Prabowo (SIP), Satma SIP, DPD Relawan Persatuan Nasional, GEMAK Sumut, DPD Persaudaraan 98, dan DPD Jarnas 98.*(Lie)
(Red)
