Medan | TIMELINENEWSIDN.com,-Universitas Harapan Medan terus membuka ruang pengabdian kepada masyarakat melalui keberadaan Biro Bantuan Hukum (BBH). Lembaga ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berkonsultasi, mengadukan persoalan hukum, serta memperoleh pendampingan dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum.
Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia, Universitas Harapan Medan tidak hanya berperan dalam mencetak generasi akademisi, tetapi juga diharapkan hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui Biro Bantuan Hukum, perguruan tinggi berupaya menghadirkan ruang komunikasi antara dunia akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan sosial.
Dalam menjalankan peran tersebut, BBH Universitas Harapan Medan didukung sejumlah praktisi dan advokat dari berbagai kantor hukum yang tergabung dalam tim, di antaranya Dr. (C) Andi Putra Sitorus, SH, MH; Dr. (C) Muslim Harahap, SH, MH; Maskur Harahap, SH, MH; Muhammad Ansory Lubis, SH, MH; Devi, SH; serta Jerman Pohan, SH, MH, bersama sejumlah praktisi hukum lainnya.
Keterlibatan para akademisi dan praktisi hukum tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan konsultasi, pendampingan, serta edukasi hukum kepada masyarakat.
Keberadaan Biro Bantuan Hukum ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum. Sebab, tidak sedikit persoalan yang dihadapi masyarakat, baik berkaitan dengan persoalan perdata, pidana, administrasi, maupun sengketa dengan pihak atau instansi tertentu, yang membutuhkan pemahaman dan pendampingan hukum secara tepat
Di sisi lain, kehadiran lembaga bantuan hukum di lingkungan perguruan tinggi memiliki nilai strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Persoalan hukum tidak semestinya hanya dipahami sebagai perkara yang diselesaikan melalui proses pengadilan, tetapi juga perlu dicegah melalui edukasi, konsultasi, mediasi, dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban setiap warga negara.
Dengan demikian, Biro Bantuan Hukum Universitas Harapan Medan diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan dunia hukum, sekaligus mendorong terwujudnya akses keadilan yang lebih terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Keadilan bukan hanya tentang memenangkan perkara, tetapi juga memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami, memperjuangkan, dan mendapatkan hak-haknya di hadapan hukum.
(lie)







