JAKARTA | TIMELINENEWSIDN.COM – Persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pembahasan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini memunculkan perdebatan baru di tengah masyarakat. Sejumlah warganet mulai mempertanyakan kemungkinan pengajuan gugatan serupa terhadap anggota DPR RI hingga pejabat negara lainnya yang riwayat pendidikannya dinilai perlu diperiksa.
Wacana tersebut ramai diperbincangkan setelah sebuah unggahan akun Threads @rul_mantik menyoroti kemungkinan menjadikan proses persidangan terkait persyaratan pendidikan Gibran sebagai momentum untuk menguji riwayat pendidikan para pejabat publik.
Dalam unggahan tersebut, muncul pandangan bahwa apabila persoalan persyaratan pendidikan seorang pejabat dapat dibawa ke persidangan MK, maka pejabat lain seharusnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemenuhan persyaratan pendidikan ketika mencalonkan diri.
Bahkan, warganet berseloroh bahwa bukan tidak mungkin akan muncul ratusan gugatan apabila gagasan tersebut benar-benar diwujudkan.
Komentar Warganet: DPR hingga Pejabat Negara Diminta Diperiksa
Kolom komentar unggahan tersebut dipenuhi beragam respons. Sebagian warganet mendukung agar persoalan riwayat pendidikan pejabat publik diperiksa secara transparan dan tidak hanya menjadi perhatian terhadap satu figur politik.
Akun @chudyx_editor menulis, masyarakat tinggal menunggu apakah MK berani menerapkan perlakuan serupa terhadap pejabat lainnya.
Sementara itu, @radensatriabintang melontarkan desakan agar riwayat pendidikan anggota DPR juga diperiksa. Ia bahkan mengajak mahasiswa untuk ikut mengawal persoalan tersebut.
Komentar lain datang dari @dwiyaymoko69 yang menilai pemeriksaan tidak semestinya hanya menyasar anggota legislatif, tetapi juga seluruh pejabat publik, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota hingga wakil presiden.
Bahkan, akun @itsflixs melontarkan sindiran dengan mengusulkan agar sekitar 200 orang diperiksa satu per satu di MK.
“Yuk bisa enggak 200 orang disidang satu-satu biar MK ada kerjanya?” tulisnya.
Akun @media_kriminal_news juga menyinggung istilah yurisprudensi dan berpendapat bahwa masyarakat seharusnya memiliki kesempatan menggugat persoalan keabsahan ijazah pejabat publik.
Di sisi lain, akun @pujiono2025a mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa digeneralisasi. Setiap anggota dewan memiliki riwayat pendidikan berbeda sehingga dugaan pelanggaran harus didukung bukti dan diajukan melalui mekanisme hukum yang tepat.
Muncul Desakan Evaluasi Persyaratan Pendidikan Pejabat Publik
Perdebatan juga berkembang menjadi tuntutan agar persyaratan pendidikan bagi pejabat publik dievaluasi.
Akun @dwimartantyo menyoroti perbedaan standar persyaratan pendidikan antara masyarakat yang melamar pekerjaan dengan pejabat yang menduduki jabatan publik.
Menurut pandangannya, masyarakat yang ingin bekerja sebagai ASN, tenaga kesehatan, guru, maupun pegawai swasta sering dituntut memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. Karena itu, persyaratan pendidikan bagi para pembuat kebijakan dinilai layak menjadi bahan evaluasi.
Sementara akun @may_kwang_ mengusulkan agar persyaratan pendidikan anggota DPR, DPRD, dan MPR ditingkatkan menjadi minimal S2, disertai pemeriksaan latar belakang calon pejabat.
Ada pula warganet yang mempertanyakan kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila nantinya ditemukan pejabat yang terbukti menggunakan dokumen pendidikan tidak sah untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Namun, seluruh usulan tersebut masih berupa pendapat dan aspirasi warganet, bukan ketentuan hukum yang berlaku.
Memahami Putusan MK dan Batasan Yurisprudensi
Terlepas dari ramainya perdebatan, terdapat aspek hukum yang perlu dipahami masyarakat.
Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 memutus permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut. Penilaian mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.
Dengan demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar bahwa setiap gugatan mengenai ijazah anggota DPR maupun pejabat negara wajib diterima dan diperiksa oleh MK.
Kewenangan MK telah dibatasi oleh Pasal 24C UUD 1945, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara tertentu, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu.
Karena itu, persoalan keabsahan ijazah, dugaan penggunaan dokumen palsu, dan persyaratan pencalonan harus ditempatkan sesuai kewenangan lembaga dan mekanisme hukum masing-masing.
Momentum Transparansi dan Akuntabilitas Pejabat Publik
Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ramainya perbincangan ini memperlihatkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
Riwayat pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat diperiksa untuk memastikan terpenuhinya persyaratan jabatan. Apabila terdapat dugaan pemalsuan dokumen atau pelanggaran administrasi, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti, prosedur hukum, serta asas praduga tak bersalah.
Publik tentu berhak meminta agar seluruh pejabat negara memenuhi persyaratan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak berdasarkan tekanan opini media sosial.
Kini, pertanyaan yang berkembang bukan sekadar siapa yang akan digugat berikutnya, melainkan bagaimana memastikan mekanisme pemeriksaan persyaratan pejabat publik berjalan transparan dan konsisten.
Apakah polemik ijazah Gibran akan menjadi momentum lahirnya gelombang gugatan terhadap riwayat pendidikan pejabat negara lainnya?
Publik masih menunggu perkembangan berikutnya.*)
