Anggota DPRD Deli Serdang Desak APH Usut Dugaan Jaringan Judi, Nama Aseng Kayu Kembali Mencuat.(foto/ist)…
Lihat Berdasarkan Tanggal
Pembukaan Lahan Diduga Masuk Kawasan HPT, Tim LHK Lakukan Investigasi.
“Berdasarkan hasil pencocokan titik koordinat di lapangan dengan peta KPH Wilayah V Aek Kanopan, lokasi yang dibuka tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas,” kata Khairul, Selasa (26/1/2026).
Darurat Kejahatan Lingkungan! Hijau LHK Indonesia Bongkar Dugaan Perambahan Hutan Produksi Terbatas di Labuhanbatu Utara
Kerusakan hutan adalah pemicu banjir bandang dan bencana ekologis yang telah menelan korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Negara tidak boleh kalah oleh perambah hutan,” tegas Ferry Arnanda Siagian, S.E.
Eksekusi lahan yang dilakukan PT. Smart Diduga Tidak Prosedural.
Edison Marbun menilai tatacara ini sangat penting karena eksekusi bukan tindakan administratif biasa, tetapi tindakan yudisial yang harus terang, terbuka, dan tercatat. Kalau tidak dibacakan, maka warga kehilangan hak mengetahui dasar hukum, dan itu bisa menjadi alasan kuat perlawanan eksekusi dan gugatan PMH.
Sekjen Satgas Inti Prabowo Minta Pemerintah Cabut Izin Perkebunan yang Tak Penuhi Plasma 20 Persen
“Plasma itu kewajiban hukum, bukan formalitas. Jika tidak dilaksanakan, izin usaha dan HGU perusahaan bisa cacat hukum dan wajib dievaluasi bahkan dibatalkan,” tegas Edison Marbun, Rabu 28 Januari 2026.
SHM Warisan Diduga Digadaikan Tanpa Izin Ahli Waris, Kasus Dilaporkan ke Polisi
“Kami berharap aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas agar ada kepastian hukum bagi ahli waris,” ujar pihak keluarga.
Sengketa Lahan Lobu Huala–Hasang, Ujian Kehadiran Negara dalam Menegakkan Keadilan Agraria
Pakar hukum agraria, Dr. Andi Sitorus Putra, SH., MH, Universitas Harapan menegaskan bahwa tanah dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 memiliki fungsi sosial dan tidak boleh semata diperlakukan sebagai komoditas ekonomi.
Praktisi Hukum, Usut Tuntas Korupsi Anggaran Publik Relation Fiktif Di Bank Sumut
“Sementara oknum pejabat lain yang merupakan mantan pimpinan Rini lepas dari jeratan hukum. Sejak tahun 2019 hingga 2024, Rini didakwa melakukan kejahatan hanya seorang diri tanpa pendamping, ” Terang Muis (23-06-2026).
Uji Prosedur Hukum, Erwin Ajukan Praperadilan dengan 7 Poin Gugatan
Foto : Uji Prosedur Hukum, Erwin Ajukan Praperadilan dengan 7 Poin Gugatan.(Ist) Bandung | TIME…
Langkah Tegas Awal Tahun 2026, Polda Sumut Amankan 5 Kg Sabu di Jalur Lintas Sumatera
Foto : Polda Sumut Amankan MU (49) tahun dengan barang bukti 5 Kg Sabu di…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.