MEDAN | TIMELINENEWSIDN.com,– Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Komisi III DPR RI secara resmi meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerapkan pasal tindak pidana makar terhadap para tersangka serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Rekomendasi itu menjadi bagian dari kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut, DPR juga mengapresiasi langkah Kapolri dan jajaran dalam mengungkap dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), serta penghilangan dokumen elektronik.
Habiburokhman membacakan dua poin kesimpulan rapat Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Pertama, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik. Komisi III meminta penanganan perkara tetap mengedepankan profesionalitas.
Kedua, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa rangkaian tindak pidana penyadapan ilegal yang dilakukan para tersangka dinilai memenuhi unsur makar. Oleh karena itu, Komisi III meminta Kapolri beserta jajaran mengenakan pasal makar terhadap para tersangka dan terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
Kesimpulan tersebut disetujui peserta rapat dan disahkan melalui ketukan palu pimpinan rapat.
Polri Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar
Dalam rapat yang sama, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana turut serta, bersama-sama, dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Menurut Suyudi, penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari perkara pokok penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Polri masih mendalami unsur pidana tersebut melalui penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan itu, serta pendalaman tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara.
Suyudi menegaskan bahwa dugaan pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Temuan dalam perkara penyadapan, menurutnya, tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Perkara Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
1. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
4. Irjen Pol Slamet Uliandi.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh serta pejabat negara lainnya.
Selain penyadapan, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghilangan dokumen elektronik.
Komisi III DPR RI meminta agar pengusutan tidak berhenti pada dugaan pelanggaran terkait sistem elektronik semata, melainkan juga mendalami kemungkinan adanya rangkaian perbuatan lain dan pihak-pihak yang terlibat.
Kapolri Minta Waktu untuk Menuntaskan Perkara
Menanggapi rekomendasi Komisi III DPR RI, Suyudi menyatakan pihaknya memahami berbagai masukan dan dukungan yang diberikan para anggota dewan.
Ia mengatakan penyidik masih mengumpulkan petunjuk dan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara, termasuk mendalami dugaan tindak pidana makar.
Kapolri juga menegaskan Polri akan melakukan tindakan tegas dengan tetap mengedepankan proses penyidikan yang profesional, prosedural, proporsional, dan etis.
Suyudi meminta dukungan serta waktu agar kepolisian dapat menuntaskan perkara tersebut dan memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Aktivis Lintas 98 Sumut Apresiasi Langkah Komisi III dan Polri
Perkembangan tersebut mendapat perhatian aktivis Lintas 98 Sumut. Edison Marbun yang merupakan SekretarisJenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), yang mewakili jaringan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komisi III DPR RI dan Polri dalam mendorong pengungkapan perkara secara menyeluruh.
Apresiasi tersebut diarahkan pada pentingnya keterbukaan proses hukum, pengungkapan seluruh pihak yang diduga terlibat, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Aktivis Lintas 98 Sumut juga menilai pengawasan DPR terhadap penanganan perkara menjadi bagian penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dukungan terhadap pengusutan perkara, bagaimanapun, harus tetap disertai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
Publik Menanti Pengungkapan Seluruh Fakta
Kesimpulan Komisi III DPR RI menjadi perkembangan penting dalam pengawasan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, rekomendasi DPR merupakan sikap dan hasil pengawasan politik lembaga legislatif, bukan putusan pengadilan yang menetapkan seseorang bersalah melakukan makar.
Polri tetap berkewajiban membuktikan setiap unsur tindak pidana melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Publik kini menantikan tindak lanjut Polri terhadap rekomendasi Komisi III DPR RI, termasuk pengungkapan motif, pihak yang diduga memberikan perintah, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Hingga berita ini disusun, penyelidikan dugaan makar masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan para tersangka terbukti melakukan tindak pidana makar.(As)
