TIMELINENEWSIDN | SUMATERA UTARA– Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat integrasi data kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) untuk wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan, dan wilayah tertentu (WP3WT) Tahun 2026.
Kegiatan strategis ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi serta sinkronisasi data pertanahan dan tata ruang, khususnya pada wilayah yang memiliki karakteristik khusus dan nilai strategis tinggi dalam pembangunan daerah.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Tanjungbalai beserta jajaran. Kehadiran pemerintah daerah dinilai penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah kota dan Kanwil BPN Sumut, terutama dalam hal penyediaan, pemadanan, serta validasi data pertanahan.
Melalui forum integrasi ini, seluruh pihak berkomitmen untuk menghadirkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penggunaan tanah yang selaras dengan rencana tata ruang dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kegiatan NPGT WP3WT ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan lahan di wilayah pesisir dan kawasan khusus, termasuk pengendalian alih fungsi lahan, mitigasi konflik pertanahan, serta optimalisasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara BPN dan pemerintah daerah, pengelolaan pertanahan di Provinsi Sumatera Utara diharapkan semakin tertib, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
(Rel/SB)
