MEDAN | TIMELINENEWSIDN.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Di tengah dinamika politik nasional tersebut, Aktivis Lintas 98 Sumatera Utara, Edison Marbun, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komisi III DPR RI yang mendorong pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal.
Edison yang juga menjabat Sekretaris Satgas Inti Prabowo sekaligus Koordinator Aktivis Lintas 98 Sumut menyampaikan hal tersebut saat ditemui di salah satu kafe di Medan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Edison, langkah Komisi III DPR RI yang meminta Kapolri mengusut tuntas perkara penyadapan ilegal merupakan bagian penting dalam menjaga supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ini harus dibuka segera secara terang benderang. Siapa aktor di balik penyadapan tersebut harus diungkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Edison.
Ia menilai, pengusutan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Aparat penegak hukum harus menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain, motif, serta pihak yang diduga menjadi pengendali tindakan ilegal tersebut.
Komisi III DPR Dorong Pengusutan Hingga Tuntas
Apresiasi Edison tersebut berkaitan dengan hasil rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI meminta Kapolri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penyidikan harus terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Komisi III juga mengapresiasi langkah Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap perkara tersebut, sekaligus meminta agar penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Bagi Edison, pengungkapan kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Transparansi dan keberanian mengungkap fakta dinilai menjadi kunci agar tidak muncul spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.
Empat Agenda Penting Rapat Gabungan MPR
Sementara itu, rapat gabungan MPR RI memiliki empat agenda utama untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.
Pertama, menetapkan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas dan persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.
Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
Rapat gabungan tersebut melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok DPD di MPR.
MPR Diberi Waktu Maksimal 60 Hari
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah diterima pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Wakil Presiden baru akan dipilih dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lambat 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Dengan dimulainya tahapan tersebut, perhatian publik kini tertuju pada proses pengisian jabatan Wakil Presiden sekaligus pengawalan terhadap penegakan hukum atas kasus dugaan penyadapan ilegal.
Edison berharap seluruh proses kenegaraan dan penegakan hukum berjalan sesuai konstitusi, mengedepankan transparansi, serta tidak mengabaikan prinsip keadilan.(As)
